Profil PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tugas dan Kewenangan PPID

PPID Utama, mempunyai tugas :

  1. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah;
  2. melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi oleh satuan kerja pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
  3. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Informasi Publik;
  4. melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan Informasi Publik;
  5. penyelesaian keberatan, advokasi, dan sengketa Informasi;
  6. menyusun dan melaksanakan kebijakan Informasi dan Dokumentasi;
  7. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu;
  8. melakukan verifikasi bahan Informasi dan Dokumentasi publik;
  9. melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan;
  10. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi;
  11. mengesahkan Informasi dan Dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
  12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara Informasi dan Dokumentasi.

PPID Utama, mempunyai kewenangan untuk :

  1. menolak memberikan Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  3. mengoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

 

PPID Pembantu, mempunyai tugas :

  1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
  4. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
  5. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
  6. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
  7. mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.